SUMENEP, Detikpost.id – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas akses layanan keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang digelar di Aula TP-PKK Kabupaten, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini bertujuan mendekatkan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, dengan layanan keuangan formal yang aman dan terpercaya.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan program TPAKD tahun 2026 difokuskan pada langkah konkret untuk memperluas akses keuangan yang terjangkau dan berkualitas.
Baca Juga: SMAN 2 Sumenep Genjot Prestasi Non-Akademik, Targetkan Juara Tingkat Provinsi
“TPAKD 2026 difokuskan pada program kerja konkret untuk memperluas akses keuangan yang aman, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat, khususnya di pedesaan,” ujar Dadang.
Sejumlah program strategis disiapkan untuk mendukung target tersebut, di antaranya Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP), serta layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai).
“Program-program ini tidak berdiri sendiri. Ada edukasi, pendampingan, hingga akses pembiayaan produktif yang terintegrasi melalui lembaga keuangan. Harapannya jelas, kesejahteraan masyarakat meningkat karena akses keuangan makin terbuka,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah lembaga keuangan turut memaparkan produk dan layanan mereka. BPRS Bhakti Sumekar menawarkan berbagai pembiayaan berbasis syariah, mulai dari modal usaha hingga program tanpa jaminan bagi pedagang.
“Kami menyediakan pembiayaan modal kerja, UMKM, hingga program tanpa jaminan untuk pedagang pasar. Ada juga pembiayaan ‘Berani Mekar’, gadai emas, hingga fasilitas ibadah umrah dan haji,” jelas Imam Baihaqi, perwakilan Divisi Bisnis BPRS Bhakti Sumekar.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mengedukasi pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk sektor informal.
“Pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang, hingga tukang cukur juga bisa menjadi peserta. Mereka terlindungi melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” jelas Astri Paramitra, Account Representative BPJS Ketenagakerjaan Sumenep.
Kegiatan yang diikuti pengurus TP-PKK se-Kabupaten Sumenep ini berlangsung interaktif. Peserta aktif berdiskusi terkait mekanisme pembiayaan dan pendaftaran jaminan sosial.
Melalui program ini, Pemkab Sumenep menargetkan peningkatan literasi keuangan masyarakat, sehingga tidak hanya memahami, tetapi juga memanfaatkan layanan keuangan formal untuk meningkatkan kesejahteraan.
