SUMENEP, Detikpost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dul Siam, menegaskan bahwa anggaran pembangunan tahun depan perlu difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga. Infrastruktur seperti jalan produksi, jaringan irigasi pertanian, serta sarana transportasi menuju kawasan kepulauan dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian serius.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas barang dan jasa, sekaligus mendukung produktivitas masyarakat di sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan akses yang lebih baik, biaya distribusi dapat ditekan sehingga produk lokal memiliki daya saing yang lebih tinggi.
“Anggaran 2026 jangan sampai habis untuk kegiatan seremonial. Pemerintah daerah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jalan menuju sentra produksi harus diperbaiki, dermaga di wilayah kepulauan juga perlu diperkuat agar distribusi barang dan hasil produksi lebih lancar,” tegas Dul Siam.
Politisi PKB itu menjelaskan, kelancaran distribusi logistik memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga komoditas di pasaran. Semakin efisien proses distribusi, semakin rendah biaya angkut yang harus ditanggung pelaku usaha maupun masyarakat.
Selain itu, DPRD juga menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Sebagai daerah yang memiliki ratusan pulau, Sumenep membutuhkan kebijakan pembangunan yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata.
Dul Siam menilai peningkatan kualitas jalan, penguatan sarana transportasi laut, serta penyediaan akses listrik yang memadai di pulau-pulau kecil dapat membuka peluang investasi baru, khususnya pada sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Sumenep.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat di kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak. Jika akses jalan, dermaga, dan listrik semakin baik, maka peluang investasi akan tumbuh dan ekonomi masyarakat akan bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap program pembangunan yang dibiayai APBD harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu, penyusunan APBD 2026 diharapkan lebih mengedepankan kepentingan publik dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
DPRD Sumenep juga meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan pembangunan secara cermat, terutama terhadap ruas jalan yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Dengan perencanaan yang tepat, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, tepat sasaran, serta mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
