KARANGANYAR – Kedatangan empat orang ke rumah Jumadi di wilayah Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, pada Selasa (17/11/2026), menuai sorotan. Pasalnya, salah satu orang yang datang disebut bernama Agus Koplo dan mengaku sebagai anggota Polres Sragen. Kedatangan mereka diduga berkaitan dengan penagihan utang sekaligus pengambilan barang jaminan milik seseorang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, salah satu dari empat orang tersebut adalah Agus Koplo. Saat dikonfirmasi oleh awak media, seorang anggota Polres Sragen membenarkan bahwa Agus memang merupakan anggota kepolisian. Namun, menurut keterangan yang diterima, Agus saat ini telah bertugas di Polsek Gesi.
Persoalan semakin menjadi perhatian ketika muncul dugaan adanya ucapan bernada ancaman yang disampaikan salah satu orang dalam rombongan tersebut kepada pihak yang sedang ditagih.
Dalam percakapan yang diterima media ini, terdengar ucapan menggunakan bahasa Jawa:
“Sumbare pol jare njih matur Warsito tokno tak tabrak e Warsito, war tau tak tabrak, tak orak arek ning Gemolong.”
Ucapan tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut mengenai siapa yang mengucapkan dan apa maksud sebenarnya. Namun, penyebutan nama Warsito dalam konteks tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak digunakan untuk menekan atau menakut-nakuti pihak lain.
Informasi yang diterima menyebutkan, dalam proses penagihan tersebut, empat orang yang datang mengaku berasal dari unsur kepolisian, LSM, serta seorang bernama Jordi yang mengaku sebagai pengacara dari Sragen.
Mereka diduga meminta sertifikat tanah secara paksa dan mengambil satu unit mobil Daihatsu Xenia yang disebut sebagai barang jaminan dari transaksi gadai sebelumnya.
Hal yang menjadi pertanyaan, menurut keterangan pihak terkait, pengambilan kendaraan tersebut justru dilakukan oleh orang lain bernama Jordi, bukan oleh orang yang sebelumnya menggadaikan kendaraan tersebut.
Selain itu, rombongan tersebut disebut mengaku bahwa jaminan milik 11 orang telah diserahkan kepada mereka.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar: apakah terdapat surat kuasa penagihan, dokumen penyerahan jaminan, dasar hukum pengambilan kendaraan, serta kewenangan masing-masing orang yang terlibat?
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lengkap mengenai dokumen dan dasar hukum tindakan tersebut.
Menanggapi kejadian tersebut, Warsito meminta Kapolres Sragen AKBP Heru Antariksa Cahya, S.I.K., M.H., memberikan perhatian serius dan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian.
Warsito menegaskan bahwa tugas utama polisi adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bukan bertindak sebagai penagih utang atau menggunakan atribut kepolisian untuk memberikan tekanan dalam persoalan perdata.
“Kalau benar ada anggota yang ikut dalam kegiatan penagihan seperti ini, saya meminta Kapolres Sragen memeriksa secara profesional. Jangan sampai masyarakat merasa takut karena ada orang yang mengaku sebagai anggota polisi. Apalagi jika kedatangannya berkaitan dengan pengambilan barang jaminan tanpa memperlihatkan dasar kewenangan yang jelas,” tegas Warsito.
Ia juga menyoroti informasi bahwa salah satu orang yang datang disebut mengenakan kaus bertuliskan atau beridentitas kepolisian, meskipun tidak menggunakan seragam dinas resmi.
Warsito juga menyampaikan keberatan atas dugaan penggunaan namanya dalam percakapan bernada tantangan atau ancaman tersebut.
“Saya tegaskan, selama ini saya belum pernah berbenturan dengan LSM, wartawan maupun pengacara di wilayah Sragen. Jangan membawa-bawa nama saya untuk menakut-nakuti orang lain. Kalau ada persoalan dengan pihak yang sedang ditagih, selesaikan sesuai aturan hukum. Jangan justru menyeret nama saya,” tegasnya.
Menurut Warsito, setiap orang memiliki hak untuk menagih kewajiban berdasarkan perjanjian yang sah. Namun, proses penagihan harus dilakukan dengan cara yang sesuai hukum, tidak disertai intimidasi, ancaman, ataupun pengambilan barang secara sepihak tanpa dasar kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Warsito meminta Polres Sragen memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai beberapa hal:
Benarkah anggota Polsek Gesi bernama Agus Koplo ikut mendatangi rumah Jumadi di Mojogedang?
Apakah yang bersangkutan mendapat tugas atau izin kedinasan dalam kegiatan penagihan tersebut?
Apa hubungan anggota kepolisian dengan Jordi dan dua orang lainnya?
Apakah terdapat surat kuasa resmi untuk melakukan penagihan dan mengambil kendaraan serta sertifikat?
Apa dasar hukum penyerahan jaminan dari 11 orang kepada rombongan tersebut?
Apakah dugaan ucapan bernada ancaman terhadap pihak yang ditagih akan diperiksa?
Perlu ditegaskan bahwa keterlibatan anggota kepolisian dalam persoalan penagihan utang harus dibedakan secara jelas antara tindakan pribadi dan pelaksanaan tugas kedinasan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa tekanan dari siapa pun.
Jangan sampai nama institusi kepolisian justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Hukum harus menjadi panglima, bukan alat untuk menekan masyarakat.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan awal pihak terkait dan masih memerlukan konfirmasi dari Kapolres Sragen, anggota yang disebut, pihak Jordi, serta pihak-pihak lain yang terlibat. Seluruh pihak yang disebutkan tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
















