SRAGEN, JATENG – Sikap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sragen menuai sorotan setelah surat somasi dan permintaan klarifikasi yang dilayangkan Pusat Bantuan Hukum (PBH) LIDIK KRIMSUS terkait dugaan penyimpangan dua proyek pembangunan jalan tahun anggaran 2024 belum mendapatkan tanggapan.
Dua proyek yang menjadi perhatian tersebut yakni pekerjaan jalan Banyurip–Wuni dan Srawung–Katelan. Keduanya diduga menyisakan persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya terkait kesesuaian spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak kerja.
PBH LIDIK KRIMSUS sebelumnya telah melayangkan surat somasi/klarifikasi kepada Dinas PU Kabupaten Sragen pada 3 November 2026. Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan resmi sekaligus memperoleh kepastian mengenai dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Namun, hingga informasi ini disusun, pihak PBH LIDIK KRIMSUS menyatakan belum menerima tanggapan atas surat yang telah disampaikan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen instansi terkait dalam memberikan keterbukaan informasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik.
Jangan Biarkan Dugaan Penyimpangan Tanpa Kejelasan
Proyek infrastruktur jalan bukan sekadar pekerjaan fisik yang selesai setelah dilakukan pengaspalan atau pengecoran. Setiap tahapan pekerjaan wajib mengacu pada spesifikasi teknis, volume, mutu material, serta ketentuan kontrak yang telah disepakati.
Apabila benar ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan mekanisme pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik tentu berhak mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, apakah kualitasnya memenuhi standar, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Sikap diam atau belum adanya tanggapan atas surat klarifikasi juga tidak seharusnya membuat persoalan berhenti tanpa penjelasan. Terlebih, surat tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan proyek infrastruktur yang menyangkut kepentingan masyarakat.
PBH LIDIK KRIMSUS Siapkan Aduan Resmi
PBH LIDIK KRIMSUS menegaskan akan mengambil langkah lanjutan dengan menyampaikan pengaduan resmi apabila Dinas PU Kabupaten Sragen tetap tidak memberikan respons atas surat somasi/klarifikasi yang telah dikirimkan.
Langkah tersebut ditempuh agar dugaan persoalan dalam proyek jalan Banyurip–Wuni dan Srawung–Katelan dapat ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Kini, perhatian tertuju kepada Dinas PU Kabupaten Sragen. Apakah pihak dinas akan segera memberikan penjelasan secara terbuka atau justru membiarkan surat klarifikasi tersebut tanpa jawaban?
Transparansi bukan sekadar formalitas administrasi. Penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap dugaan penyimpangan wajib memperoleh penjelasan yang objektif serta dapat diuji berdasarkan fakta.
Catatan: Dugaan penyimpangan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian. Konfirmasi dan hak jawab dari Dinas PU Kabupaten Sragen tetap terbuka untuk melengkapi pemberitaan sesuai dengan undang-undang Pers. (Tim:Red)
