Sragen, Detikpost.id – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Solo Raya memastikan menggerakkan seluruh anggota SMSI Karisidenan Soloraya untuk mengawal pembangunan di kabupaten Sragen dan se-Soloraya.
Penyataan tersebut disampaikan, Jiyanto, sebagai aktivis Pers dan Ketua SMSI Kabupaten Karanganyar, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus SMSI Solo Raya harus ikut berpartisipasi mengawal pembangunan Infrastruktur di Sragen maupun wilayah se-Soloraya.
Menurut, Jiyanto, sebagai lembaga kontrol sosial dan pilar ke empat menjaga demokrasi bangsa. Pentingnya kontrol sosial sebagai bentuk kepedulian kita terhadap negara ini, agar para pelaksana kegiatan pengguna anggaran pemerintah tidak bisa main-main dan sembrono dalam melaksanakan kegiatan Infrastruktur.
“ Dari lini Infrastruktur pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota maupun pelosok desa yang bersumber dari anggaran pemerintah, kita sebagai lembaga kontrol harus benar-benar ikut mengawasi semua kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai spesifikasi teknis.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran SMSI se-Soloraya agar tetap selalu berkomunikasi, Berkolaborasi dan berkomitmen untuk menciptakan media yang profesional, berkualitas, bertanggung jawab dan Berintegritas, “tegasnya.
> “Sementara itu, Warsito, selaku ketua koordinator SMSI Solo Raya, mengingatkan seluruh Jajaran pengurus KSB SMSI Kabupaten/kota se-Soloraya pentingnya menjalin komunikasi antar pengurus untuk bisa berbagi informasi dan pengalaman dalam membangun hubungan berorganisasi.
Warsito, mengajak seluruh anggota SMSI se-Soloraya untuk ikut berperan aktif dalam pengawalan/ pengawasan pembangunan Infrastruktur disetiap Kabupaten/kota masing-masing.
“ Pengawasan sangatlah penting dalam menjaga terlaksananya suatu kegiatan agar dalam menggunakan anggaran pemerintah tidak terjadi adanya penyimpangan dan demi berkembangnya suatu negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, “tegasnya.
Pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) adalah agenda utama reformasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel, “tambahnya.
