SUMENEP, Detikpost.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (30/04/2026).
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Sumenep, H. Hosnan, S.IP., M.AP., menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025 dinilai berjalan positif, meski masih terdapat sejumlah catatan kritis yang perlu segera dibenahi oleh pihak eksekutif.
Ia menjelaskan, LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah serta menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.
“Berbagai capaian telah diraih, namun pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan, masih menjadi perhatian serius yang harus ditindaklanjuti,” tegas Hosnan dalam sambutannya.
Dalam pembahasannya, Pansus menilai Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berupaya menjalankan berbagai program strategis, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur fisik.
Namun demikian, Pansus memandang orientasi program masih perlu ditingkatkan agar lebih menitikberatkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pencapaian target administratif.
Di sektor pelayanan publik, Pansus mendorong adanya perbaikan tata kelola pemerintahan, sehingga birokrasi ke depan tidak hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga mampu menghasilkan pelayanan yang konkret dan memuaskan masyarakat.
Sorotan juga diarahkan pada sektor kesehatan, khususnya terkait masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar. Pansus menilai perbaikan manajemen dan mutu layanan menjadi rekomendasi utama yang harus segera direalisasikan.
Selain itu, Pansus juga menyoroti belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan antara wilayah daratan dan kepulauan, sehingga diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Di bidang ekonomi dan keuangan, Pansus menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi belanja daerah guna menjaga stabilitas fiskal.
Sebagai bagian dari evaluasi, Pansus turut menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan kebijakan berbasis riset dan data, peningkatan pengawasan hingga tingkat desa, serta mendorong kemitraan dengan pihak swasta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup laporannya, H. Hosnan berharap seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Saya berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat terus diperkuat. Demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
