Oleh : Hasyim Khafani. Peserta LK-III Badko HMI Jatim.
Detikpost.id – Melampaui Demokrasi Prosedural melalui Advokasi Teknokrasi Hijau dan Penguasaan Instrumen Kebijakan. Demokrasi Kita Terlalu Lambat Untuk Iklim, Kita butuh industri buat keluar dari kemiskinan. Tapi industri yang sama sedang menggali kubur ekologi kita.
Problemnya, “demokrasi prosedural” hari ini gagal menyelesaikan paradoks ini. Rapat AMDAL jadi formalitas. DPR ribut 5 tahun untuk 1 UU. Pemilu ganti orang, tapi kebijakan tambang tetap jalan.
Sementara hutan habis dalam 6 bulan. Kalau kita terus pakai cara lama dengan melakukan aksi demo, dengar, lalu lupakan, maka kedaulatan ekologi hanya jadi slogan kampanye. Solusinya bukan anti-demokrasi, Melainkan melampauinya dengan “Teknokrasi Hijau” yang punya kuasa dan legitimasi.
Dalam Konstek ini kita bisa memakai berbagai teori :
1. Teori Negara Teknokratik – Dwight Waldo & Frank Fischer
Dalam krisis kompleks seperti iklim, keputusan tidak bisa diserahkan pada politik populis. Harus diserahkan pada “ahli yang amanah”. Teknokrasi bukan mengganti rakyat, tapi menerjemahkan kehendak rakyat ke dalam kebijakan berbasis data dan sains.
2. Teori Kegagalan Pasar & Kegagalan Negara – Elinor Ostrom
Pasar gagal karena mengejar untung jangka pendek. Negara gagal karena korupsi & lobi. Ostrom menawarkan jalan ketiga: tata kelola berbasis komunitas + ahli + aturan jelas. Ini inti “penguasaan instrumen kebijakan”.
3. Teori Demokrasi Deliberatif – Jurgen Habermas
Demokrasi bukan cuma pencoblosan. Demokrasi sejati adalah ruang diskusi rasional antara ahli, warga, dan pemangku kepentingan. Teknokrasi hijau harus lahir dari ruang ini, bukan dari ruang AC istana.
4. Teori Maqashid Syariah – Al-Ghazali & Asy-Syatibi
Tujuan hukum Islam: jaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Rusaknya ekologi sama dengan rusaknya 5 hal ini sekaligus. Maka negara wajib bertindak cepat, bahkan “melampaui prosedur” jika prosedur itu mengorbankan maslahat.
Paradoks dan Realita
1. Ekonomi dan Ekologi: Mau hilirisasi nikel tapi hutan habis
2. Regulasi dan Penegakan: UU ada, tapi tidak dijalankan
Solusinya ialah Kuasai instrumen: data polusi real-time terbuka, pajak karbon, cabut izin otomatis jika langar.
Demokrasi tanpa keahlian sama dengan macet. Industrialisasi tanpa ekologi sama dengan bunuh diri. Kedaulatan tanpa instrumen sama dengan omong kosong.
Kita tidak butuh memilih antara pabrik atau hutan. Kita butuh teknokrat yang berani bilang: “Boleh bangun pabrik, tapi dengan teknologi ini, di zona ini, dengan pengawasan ini”.
Kalau tidak, 10 tahun lagi kita akan mewariskan 2 hal ke anak cucu: pabrik tua dan tanah mati.
