Aceh Utara — Suara protes kian keras terdengar dari masyarakat, menyusul penggunaan halaman Puskesmas Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, yang dijadikan gudang penyimpanan barang dan tempat parkir alat berat milik PT Waskita Karya tanpa izin yang jelas.
Ketua DPD APPI Aceh Utara, Muhammad yang akrab disapa Rimung Buloh, tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Ia angkat bicara menyayangkan sikap pihak perusahaan yang seolah tidak peduli terhadap fasilitas umum milik rakyat.
Upaya konfirmasi sama sekali tidak direspon
Untuk mendapatkan penjelasan, Rimung Buloh berinisiatif mengirim pesan melalui WhatsApp kepada pihak terkait dengan sopan:
Assalamualaikum pak Budi, izin pak saya dari media. Izin pak saya tayang berita ini.”
Namun sayang, pesan yang dikirimkan tidak mendapat balasan sedikit pun. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan apapun dari pihak PT Waskita Karya. Sikap ini justru memicu dugaan kuat bahwa pihak perusahaan merasa kebal hukum dan tidak ingin terbuka terhadap informasi publik.
Izin Kepala Desa dipertanyakan keabsahannya
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa setempat menyatakan bahwa penggunaan halaman Puskesmas tersebut sudah atas izin yang ia berikan, dan beralasan nanti akan dibangun Puskesmas baru di lokasi lain. Pernyataan ini tentu memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Apakah benar Puskesmas itu milik desa? Mengapa Kepala Desa berani mengambil keputusan sepihak untuk memberikan izin penggunaan fasilitas kesehatan yang seharusnya di bawah pengawasan Dinas Kesehatan? Hal ini bukan kewenangan desa, melainkan fasilitas umum milik negara untuk kepentingan seluruh masyarakat.
Bahkan di tengah masyarakat beredar dugaan yang sangat kuat, bahwa ada transaksi keuangan atau suap yang terjadi antara pihak perusahaan dengan oknum terkait. Dugaan ini muncul karena kejanggalan pemberian izin yang tidak lazim tersebut. Sementara itu, Pak Geusyik yang dihubungi hanya beralih kepada pihak Humas PT dan berjanji akan mengirimkan nomor kontaknya, namun sampai saat ini nomor tersebut belum juga diterima.
Fasilitas rakyat diinjak-injak, kerusakan dibiarkan
Yang sangat memilukan, paving block yang baru saja dipasang menggunakan uang rakyat kini hancur berantakan tertimpa beban berat alat berat milik perusahaan. Kerusakan itu terlihat jelas dan sangat disayangkan, padahal fasilitas ini baru saja diperbaiki untuk kenyamanan warga yang berobat.
Jawaban yang diberikan pihak perusahaan hanya ringan: “Barang akan dipindahkan.”
Apakah cukup hanya dengan kata-kata itu? Kerusakan yang sudah terjadi tidak bisa hilang begitu saja. Kerugian yang diderita rakyat tidak bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan barang. PT Waskita Karya wajib bertanggung jawab dan memperbaiki segala kerusakan yang telah ditimbulkan.
Dasar hukum yang menjadi pegangan kita
Semua pihak, baik perorangan maupun badan hukum seperti PT, berdiri sama di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Berikut dasar hukum yang bisa dijadikan pegangan:
– UU No. 51 Tahun 1960: Dilarang memakai tanah atau fasilitas milik orang lain tanpa izin pihak yang berwenang
– Pasal 406 KUHP: Merusak barang milik umum atau milik orang lain adalah tindak pidana dan dapat dihukum penjara
– Pasal 1365 KUHPerdata: Siapa yang menimbulkan kerugian wajib menggantinya sepenuhnya. PT Waskita Karya tidak boleh lepas dari tanggung jawab ini
– UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001: Memberi atau menerima suap, serta menyalahgunakan wewenang, adalah tindak pidana korupsi. Kepala Desa adalah pejabat penyelenggara negara dan bisa diproses hukum jika terbukti melanggar
Tuntutan yang harus dijawab
Kapan kerusakan halaman dan paving block akan diperbaiki secara tuntas dan dikembalikan seperti semula?
Siapa nama pihak atau jabatan yang bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan tersebut?
Mengapa halaman Puskesmas boleh digunakan untuk kepentingan perusahaan tanpa izin resmi dari Dina
