TAKENGON ( DetikPost.id ) — Polemik kanopi Musara Alun kembali menjadi sorotan. Pernyataan Anggota DPRK Aceh Tengah, Khairul Ahadian, yang menyebut persoalan tersebut telah diingatkan sejak tiga bulan lalu, justru membuat pemilik usaha, Miga Erdian alias Dian, mempertanyakan cara seorang pejabat publik memperlakukan masyarakat kecil.
Kalau memang saya salah dan sudah diingatkan, kenapa tidak diberikan surat secara resmi? Kenapa persoalan ini harus dibawa ke ruang publik dan kemudian menjadi konsumsi masyarakat luas, apakah sebegitu najisnya masyarakat sehingga hal seperti ini dilakukan tidak melalui surat?” ujar Dian.
Menurutnya, dirinya tidak pernah menolak aturan. Jika memang ada ketentuan yang dilanggar, ia siap mengikuti aturan dan mencari solusi bersama pemerintah.
Saya bukan tidak mau diatur. Saya mau mengikuti aturan. Tapi saya juga manusia, saya punya keluarga dan anak. Kalau memang salah, tegur saya dengan baik. Berikan surat, berikan waktu, berikan solusi. Jangan seolah-olah saya ini melakukan kejahatan besar.”
Miga mengaku, persoalan tersebut kini tidak hanya berdampak terhadap dirinya sebagai pelaku usaha, tetapi mulai menyentuh keluarganya. Ia menyebut pemberitaan mengenai usahanya bahkan membuat kondisi psikologis anaknya terganggu.
Dengan nada getir, Miga menceritakan pertanyaan yang dilontarkan anaknya setelah membaca pemberitaan tersebut.
Ayah, kita nggak dikasih jualan ya, Yah? Terus ade nggak bisa bayar sekolah lagi ya, Yah?”
Bagi Dian, kalimat sederhana itu justru menjadi pukulan paling keras bagi dirinya sebagai seorang ayah.
Saya bisa menghadapi kritik. Saya bisa menghadapi kalau usaha saya harus ditertibkan. Tapi ketika anak saya sampai berpikir seperti itu, saya sebagai ayah tentu sangat terpukul. Dia tidak mengerti persoalan aturan. Yang dia tahu, usaha ayahnya diberitakan buruk dan kemudian dia takut tidak bisa sekolah.”
Ia kemudian mempertanyakan, di mana letak hati nurani seorang pejabat ketika persoalan masyarakat kecil justru dibesarkan menjadi konsumsi publik.
Saya ingin bertanya, di mana hati nurani kita sebagai sesama manusia? Apakah seorang pejabat tidak bisa melihat bahwa di balik sebuah usaha kecil ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada anak-anak yang menggantungkan harapan dari usaha itu?”
Menurut Miga, fungsi seorang wakil rakyat semestinya bukan sekadar menunjukkan kesalahan masyarakat, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan pembinaan, perlindungan dan solusi.
DPRK itu seharusnya memperjuangkan masyarakatnya. Kalau masyarakat salah, dibina. Kalau ada aturan yang harus dipenuhi, dibantu untuk memenuhinya. Bukan malah membuat masyarakat kecil merasa seperti sedang menghadapi sebuah kejahatan besar.”
Ia menegaskan, dirinya tidak pernah meminta untuk kebal terhadap aturan.
Kalau saya salah, saya siap diperbaiki. Kalau harus dibongkar, saya juga siap mencari jalan keluarnya. Tetapi jangan menyudutkan masyarakat seolah-olah kami ini teroris. Kami hanya masyarakat kecil yang sedang berusaha mencari rezeki untuk hari ini dan memikirkan biaya hidup untuk hari esok.”
Miga juga mempertanyakan, apakah persoalan seperti ini memang harus diselesaikan melalui pemberitaan dan pernyataan publik, sementara pemerintah memiliki mekanisme administrasi yang dapat digunakan untuk memberikan teguran secara resmi.
Kalau memang tiga bulan lalu sudah diingatkan, berikan saya surat. Sampaikan secara resmi apa yang salah, apa yang harus saya perbaiki dan kapan batas waktunya. Saya akan datang dan membicarakannya. Sesederhana itu sebenarnya.”
Baginya, penegakan aturan tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan.
Negara memang harus menegakkan aturan, tetapi negara juga punya kewajiban menjamin rakyatnya bisa hidup, bekerja dan mencari nafkah dengan layak. Jangan sampai aturan digunakan untuk mematikan usaha masyarakat kecil, sementara solusi tidak pernah diberikan.”
Miga berharap persoalan tersebut tidak lagi diperbesar menjadi pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah.
Saya tidak ingin bermusuhan dengan siapa pun. Saya hanya ingin pemerintah hadir sebagai pemerintah. Kalau ada yang salah, mari kita duduk bersama. Kalau ada aturan, mari kita ikuti. Kalau ada kekurangan, mari kita perbaiki. Karena pada akhirnya kami semua adalah masyarakat Aceh Tengah yang ingin hidup tenang dan mencari rezeki.”
Dan mungkin, pertanyaan yang paling layak direnungkan bukan lagi tentang sebuah kanopi, melainkan tentang bagaimana seorang pejabat memperlakukan rakyat kecil yang sedang berusaha bertahan hidup.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai menemukan kesalahan. Masyarakat membutuhkan wakil yang mampu menemukan jalan keluar.
Karena di balik setiap usaha kecil, ada keluarga yang berharap. Ada anak yang ingin sekolah. Ada orang tua yang ingin memberi makan keluarganya.
Dan ketika seorang anak bertanya kepada ayahnya, “Ayah, kita nggak dikasih jualan ya? Terus ade nggak bisa bayar sekolah lagi ya, Yah?”
Maka persoalannya sudah bukan lagi sekadar kanopi Musara Alun.
Itu sudah menyentuh nurani.
