SUMENEP, Detikpost.id – Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep menyoroti masih tingginya angka pengangguran dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah itu terus mengalami penurunan pada 2026.
Melansir dari media Javanetwork.co.id, Kepala BPS Sumenep, Handoyo Wijoyo, SST menyampaikan bahwa lulusan SMK seharusnya menjadi kelompok yang paling siap memasuki dunia kerja karena pendidikan kejuruan dirancang berbasis keterampilan dan kebutuhan industri. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak lulusan SMK yang belum terserap secara optimal di dunia kerja.
“Konsep SMK memang dipersiapkan untuk siap kerja. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” kutip Handoyo. Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, tingginya pengangguran lulusan SMK dipengaruhi belum sinkronnya jurusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah. Banyak kompetensi lulusan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha maupun sektor industri di Kabupaten Sumenep.
“Jangan sampai jurusan yang dibuka tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di daerah,” katanya.
Handoyo menegaskan, sinkronisasi antara dunia pendidikan dan sektor ketenagakerjaan harus diperkuat agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha menjadi langkah penting untuk menekan angka pengangguran usia produktif.
Di sisi lain, BPS Sumenep mencatat tren positif angka pengangguran daerah. TPT Kabupaten Sumenep tahun 2026 tercatat berada di angka 1,64 persen dan terus mengalami penurunan setelah sempat meningkat saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu.
“Trennya terus menurun. Memang sempat naik saat pandemi, tetapi setelah itu kembali turun,” jelas Handoyo.
Ia mengatakan perkembangan teknologi digital turut memengaruhi penurunan angka pengangguran. Saat ini, banyak masyarakat memperoleh penghasilan melalui aktivitas berbasis internet dan platform digital, seperti penjualan online, kreator konten media sosial, hingga pekerjaan digital lainnya.
“Yang penting memiliki aktivitas menghasilkan pendapatan, itu sudah termasuk bekerja,” terangnya.
Handoyo menjelaskan, penghitungan pengangguran terbuka dilakukan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang siap bekerja namun belum memperoleh pekerjaan. Sementara masyarakat yang masih sekolah, kuliah, maupun ibu rumah tangga yang tidak sedang mencari pekerjaan tidak masuk dalam kategori pengangguran terbuka.
Meski angka pengangguran terus menurun, Handoyo mengingatkan persoalan ketenagakerjaan tidak cukup dilihat dari sisi statistik semata. Menurutnya, kualitas pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kebijakan.
“Yang juga perlu dipikirkan adalah apakah masyarakat yang bekerja itu sudah memiliki penghasilan yang layak,” tegasnya.
Ia menambahkan, BPS hanya bertugas menyajikan data berdasarkan metodologi statistik nasional, sedangkan kebijakan dan solusi konkret perlu dirumuskan bersama seluruh pemangku kepentingan.
“BPS menghadirkan data, sementara solusi kebijakan perlu dirumuskan bersama oleh stakeholder,” pungkas Handoyo.
