KETUA, DPD APPI ACEH UTARA RIMUNG BULOH, MEMINTA BUPATI CABUT SK KEPALA DESA YANG DIDUGA PENYALAHGUNAAN BANTUAN SAPI MEUGANG PRESIDEN

ACEH UTARA ( DETIK POST.ID ) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad yang akrab disapa Rimung Buloh, mengajukan permintaan kepada Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M. (Ayah Wa) terkait penyelenggaraan bantuan sapi meugang dari Presiden Prabowo Subianto.

 

Rimung Buloh menegaskan bahwa jika pada waktu hari meugang, pemerintah desa tidak membeli sapi untuk masyarakat namun bantuan sapi dari Presiden Prabowo telah diterima, sementara kepala desa tidak melakukan pembagian dan malah mengajukan surat untuk mendapatkan pembayaran dari pemerintah, maka tindakan tersebut tidak dapat ditolerir.

 

Jika ada kepala desa yang tidak melakukan pembagian daging meugang dari sapi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, tapih tetap mengajukan surat untuk dibayar oleh pemerintah, saya meminta kepada Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M. (Ayah Wa) segera mencabut SK kepala desa yang seperti itu. Itu nama nya penjajah terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Rimung Buloh.

 

Menurutnya, banyak kepala desa yang hanya berpikir untuk keluarga sendiri saat menerima bantuan apapun dari pemerintah. Kondisi ini membuat bantuan yang seharusnya dirasakan oleh seluruh masyarakat tidak sampai ke tangan yang membutuhkan.

 

Pernyataan ini muncul setelah adanya keluhan dari sejumlah warga di beberapa gampong di Kabupaten Aceh Utara, yang mengaku belum menerima bantuan daging meugang yang sudah diterima oleh gampong lain di wilayah yang sama. Bahkan muncul dugaan bahwa sapi bantuan tersebut dinikmati oleh perangkat desa dan keluarga mereka saja tanpa dibagikan kepada masyarakat luas, termasuk anak yatim piatu yang membutuhkan perhatian.

 

Kita tidak boleh menyaksikan rakyat diperlakukan seperti itu. Banyak kepala desa yang mikir hanya buat keluarganya sendiri mau bantuan apapun yang datang, padahal bantuan tersebut seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat luas,” tambahnya.

 

Sebelumnya, wartawan telah mencoba menghubungi sejumlah kepala gampong yang menjadi pusat keluhan namun tidak mendapatkan respon apapun. Pihak kecamatan terkait juga diharapkan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M. (Ayah Wa) untuk memastikan transparansi penyelenggaraan bantuan tersebut dan mengawasi agar tidak ada lagi penyalahgunaan bantuan yang hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang.

Penulis>{ Sari }

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *