ACEH TIMUR ( DETIK POST.ID ) – Prosedur pengajuan sanggahan data rumah terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur menuai gelombang keluhan. Warga menilai persyaratan administrasi yang diberlakukan terlalu rumit, kaku, dan terkesan tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
Alih-alih dimudahkan, warga justru dipusingkan dengan berbagai dokumen yang harus dilengkapi. Mulai dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp10.000, fotokopi KTP dan KK, foto rumah, hingga menghadirkan dua orang saksi lengkap dengan surat keterangan tambahan.
Tokoh masyarakat Aceh Timur, Dekgam Saputra, menyindir keras kebijakan tersebut. Ia menyebut, persyaratan SPTJM yang diberlakukan hampir menyerupai proses jual beli kendaraan.
Ini bantu korban banjir atau mau balik nama mobil? SPTJM-nya seperti akta jual beli kendaraan. Negara kok ragu sama rakyatnya sendiri?” sindir Dekgam.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak banjir sebagian besar sedang dalam kondisi ekonomi terpuruk. Banyak di antara mereka lansia yang harus antre dari pagi hingga sore hanya untuk mengurus satu lembar surat pernyataan.
Ada nenek-nenek harus bolak-balik kantor desa, bayar jasa pengetikan, beli materai, cari saksi. Ini korban banjir, bukan orang yang lagi ngurus kredit mobil,” tegasnya.
Ironisnya, kata Dek gam, tidak ada format seragam yang disiapkan secara resmi dan mudah dipahami. Warga harus mencari sendiri contoh surat, bertanya ke sana-sini, bahkan ada yang harus memperbaiki berkas berulang kali karena dianggap tidak sesuai.
Kalau mau serius membantu, sediakan format yang jelas dan sederhana. Jangan masyarakat yang lagi susah malah dijadikan ahli administrasi dadakan,” tambahnya.
Keluhan ini banyak datang dari warga desa terdampak seperti Kampung Jawa, Kampung Aceh, Kota Blang, dan beberapa desa lainnya. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih manusiawi, termasuk pelayanan jemput bola untuk lansia dan warga yang kesulitan mobilitas.
Degam menegaskan, kritik ini bukan untuk menyerang, melainkan sebagai pengingat agar pemerintah benar-benar hadir sebagai solusi.
Jangan sampai rakyat sudah tenggelam karena banjir, ditenggelamkan lagi oleh tumpukan berkas. Pemerintah itu hadir untuk membantu, bukan menguji kesabaran korban,” pungkasnya.
Penulis>{ Rimung }
