Aceh Utara ( DetikPost.id ) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad yang akrab disapa Rimung Buloh, angkat bicara keras terkait kondisi penyaluran bantuan pascabanjir yang dinilai sangat timpang di sejumlah wilayah. Ia menilai, masih banyak ketidakjelasan dalam distribusi Program Bantuan Masa Panik dan Jatah Hidup (Jadup) yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat.
Menurut Rimung Buloh, fakta di lapangan menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Ada desa yang sudah menerima berbagai jenis bantuan sekaligus, mulai dari uang Jadup, bantuan perabot rumah tangga, hingga bantuan rehabilitasi rumah rusak ringan dan sedang. Namun di sisi lain, masih ada desa yang sama sekali belum merasakan manfaat bantuan tersebut.
Ini yang membuat masyarakat resah. Kenapa ada yang sudah dapat berkali-kali, ada yang belum dapat sama sekali? Padahal sama-sama korban bencana. Kalau dibiarkan terus, muncul pertanyaan dari warga: apakah harus punya ‘orang dalam’ supaya bantuan cepat cair? Pertanyaan seperti ini sangat menyakitkan, tapi itulah realita yang terdengar di warung kopi hingga di meunasah,” ujar Rimung Buloh, Kamis (7/5/2026).
Rimung Buloh juga menyoroti beredarnya informasi mengenai adanya dugaan pemotongan anggaran bantuan yang diterima masyarakat. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada permainan di balik proses penyaluran yang seharusnya murni kemanusiaan.
Kami juga mendapat informasi adanya dugaan pemotongan anggaran saat sampai di tangan penerima. Kalau ini benar, ini sangat memalukan dan melukai hati rakyat. Bantuan itu jumlahnya sudah ditentukan, itu hak mereka yang menderita, kok bisa berkurang? Siapa yang berani memotong hak orang yang sedang susah?” tegasnya.
Ia menegaskan, bantuan tersebut bukanlah hadiah atau sedekah, melainkan hak mutlak masyarakat korban musibah. Oleh karena itu, penyalurannya harus dilakukan dengan adil, utuh, terbuka, dan tidak boleh ada unsur pilih kasih maupun pengurangan.
Lebih jauh, Rimung Buloh mengingatkan bahwa ketimpangan dan dugaan pemotongan ini berpotensi memicu kecemburuan sosial dan fitnah di tengah masyarakat. Jika tidak segera dievaluasi dan diperbaiki, bantuan kemanusiaan yang seharusnya meringankan beban justru bisa menjadi sumber perpecahan.
Kami meminta Pemkab Aceh Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh. Cek data, cek realisasi di lapangan, dan usut tuntas dugaan pemotongan anggaran ini. Jabatan adalah amanah, di saat rakyat susah, kehadiran pemerintah yang adil dan transparan jauh lebih berharga daripada sekadar seremonial. Rakyat tidak minta kemewahan, mereka hanya minta diperlakukan sama dan mendapatkan haknya secara utuh,” pungkas Rimung Buloh.
