Aceh ( DETIK POST.ID ) – Isu yang menyeret nama Bupati Aceh Barat, H. Tarmizi, ke dalam pusaran laporan perusahaan tambang batu bara menjadi perhatian serius berbagai pihak. Dalam upaya pembenahan sektor pertambangan yang sarat masalah, justru sang bupati kini dikabarkan tengah dilaporkan oleh perusahaan tambang di wilayahnya.
Kronologi persoalan ini bermula dari langkah Bupati Tarmizi yang mencoba menata ulang sistem pertambangan batu bara di Aceh Barat, termasuk melakukan peninjauan atas dugaan pelanggaran lingkungan dan sosial oleh pihak perusahaan. Dalam prosesnya, sejumlah karyawan tambang telah dipanggil untuk memberikan keterangan, sebagai bagian dari rangkaian penegakan aturan dan klarifikasi atas berbagai keluhan masyarakat.
Namun ironisnya, ketika langkah perbaikan ini dijalankan, beredar kabar bahwa justru Bupati Tarmizi akan dilaporkan. Hingga saat ini, bentuk laporan tersebut masih belum jelas—baik dari sisi materi laporan maupun legal standing-nya. Kondisi ini menimbulkan spekulasi, apakah ini murni proses hukum atau justru upaya pelemahan terhadap kepala daerah yang berani mengambil sikap tegas.
Gilang Ken Tawar, Wakil Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Provinsi Aceh, menyatakan dukungan penuh kepada Bupati Aceh Barat. Ia menegaskan bahwa keberanian pemimpin daerah dalam membela hak rakyat tidak boleh dibungkam oleh tekanan korporasi.
Kami dari APPI mendukung penuh Bupati Aceh Barat. Ini bukan hanya soal Aceh Barat, ini adalah simbol perlawanan terhadap dominasi tambang yang sering merugikan masyarakat. Presiden harus turun tangan. Jangan biarkan kepala daerah yang berpihak pada rakyat justru dikorbankan,” ujar Gilang.
Lebih jauh, Gilang Ken Tawar menilai bahwa konflik ini harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin dan pengawasan terhadap aktivitas tambang batu bara di Aceh. Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh tekanan oligarki yang membungkus kepentingannya dalam kemasan investasi, tetapi justru merusak tatanan dan ekologi daerah.
Jika kepala daerah yang membela rakyat malah dilaporkan, ini sinyal bahaya bagi demokrasi kita. Presiden harus tahu, harus hadir, dan harus membela pemimpin-pemimpin daerah yang tegak lurus pada amanah rakyat,” tambah Gilang.
Isu ini kini menjadi sorotan publik. Banyak elemen masyarakat mulai menyuarakan solidaritas terhadap Bupati Aceh Barat, dengan harapan langkah-langkah berani seperti ini justru mendapat perlindungan, bukan kriminalisasi.;
>>>>>>{ RIMUNG }
