Banda Aceh ( DETIK POST.ID )— Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir 2025 dinilai bukan lagi sekadar dampak cuaca ekstrem musiman. Kehadiran Siklon Tropis Senyar, yang memicu hujan lebat berskala luas, justru menyingkap persoalan mendasar: rapuhnya sistem pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Aceh di tengah perubahan iklim yang kian nyata.
Hal tersebut disampaikan Dr. Khairul Iqbal, ahli sumber daya air Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK), Sabtu (17/1/2026). Ia menegaskan bahwa banjir kali ini merupakan peringatan keras bahwa pendekatan pengendalian banjir yang selama ini diterapkan sudah tidak lagi memadai.
Banjir yang terjadi di Aceh akhir 2025 ini adalah alarm bahwa perubahan iklim sudah melampaui asumsi perencanaan hidrologi kita. Ketika hujan ekstrem turun hampir bersamaan di wilayah hulu dan tengah DAS, sungai tidak memiliki cukup waktu dan ruang untuk meredam lonjakan debit,” ujar Dr. Khairul Iqbal.
Secara alamiah, Aceh memang berada pada kondisi yang rentan. Pegunungan Bukit Barisan menjadi wilayah hulu sungai-sungai besar seperti Meureudu, Peusangan, Jambo Aye, dan Tamiang yang mengalir cepat menuju dataran rendah dan kawasan pesisir. Karakter DAS yang relatif pendek dengan lereng curam membuat respon aliran sungai berlangsung sangat cepat saat hujan ekstrem terjadi.
Menurut Dr. Iqbal, peristiwa Siklon Senyar menunjukkan bahwa hujan ekstrem kini kerap melampaui asumsi perencanaan hidrologi berbasis data historis. Tanah cepat jenuh, infiltrasi menurun, limpasan permukaan meningkat, dan debit puncak sungai melonjak tajam.
Dalam kondisi seperti ini, tanggul jebol, jembatan rusak, sawah terendam, dan permukiman terdampak. Banjir tidak lagi bisa dipahami semata sebagai bencana alam, tetapi sebagai indikator keterbatasan sistem pengelolaan sumber daya air dalam beradaptasi terhadap iklim yang berubah,” jelasnya.
Namun demikian, ia menilai kebijakan penanganan banjir masih didominasi oleh respons teknis jangka pendek, seperti normalisasi sungai, pengerukan sedimen, dan penguatan tanggul.
Pendekatan ini penting, tetapi tidak cukup. Risiko banjir dibentuk oleh interaksi kompleks antara kondisi hulu–hilir, tata ruang, dan dinamika iklim. Intervensi parsial sering kali hanya memindahkan masalah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa menurunkan risiko secara sistemik,” katanya.
Dr. Khairul Iqbal menegaskan bahwa perubahan paradigma pengelolaan DAS merupakan keniscayaan. Pengelolaan harus dilakukan secara terpadu dengan menyeimbangkan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.
Di wilayah hulu, kondisi tutupan lahan dan tata kelola ruang menjadi faktor kunci. Degradasi hutan dan melemahnya fungsi hidrologis DAS akan meningkatkan limpasan dan memperbesar debit puncak banjir. Ketika fungsi alami ini rusak, beban pengendalian banjir di hilir meningkat drastis dan sulit diimbangi hanya dengan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pendayagunaan sumber daya air perlu direorientasi. Waduk, embung, dan tampungan air tidak cukup hanya diposisikan sebagai penyedia air baku dan irigasi.
Dalam iklim yang semakin ekstrem, infrastruktur tersebut harus dioperasikan secara adaptif sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir. Sungai juga perlu dikelola dengan prinsip ekohidraulik agar fungsi teknis dan ekologis berjalan seimbang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penataan ruang sebagai persoalan krusial yang kerap dihindari. Sungai membutuhkan ruang untuk meluap secara aman, tetapi ruang ini terus terdesak oleh permukiman dan aktivitas ekonomi.
Tanpa keberanian menertibkan sempadan sungai dan mengendalikan pemanfaatan dataran banjir, pembangunan infrastruktur apa pun akan selalu berhadapan dengan ancaman kerusakan berulang,” tegas Dr. Iqbal.
Pengalaman di berbagai DAS Aceh memperkuat hal tersebut. Di DAS Meureudu, keterbatasan kapasitas sungai dan drainase perkotaan memperparah genangan. Di DAS Peusangan dan Jambo Aye, degradasi hulu dan sedimentasi meningkatkan frekuensi banjir.
Sementara di DAS Tamiang, aliran lintas provinsi menambah kompleksitas penanganan.
Di tengah keterbatasan sumber daya, Dr. Iqbal menilai mitigasi nonstruktural harus diperkuat, terutama melalui sistem peringatan dini berbasis pemantauan curah hujan dan tinggi muka air secara real time.
Teknologi sangat penting, tetapi tidak akan efektif tanpa kesiapsiagaan masyarakat, prosedur evakuasi yang jelas, dan latihan yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar pemulihan fisik.
Rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimaknai sebagai awal perubahan sistemik dalam pengelolaan DAS. Tanpa perubahan paradigma, risiko banjir hanya akan terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya,” pungkasnya.
penulis>>{ rimung }
