Takengon ( DETIK POST.ID ) – Aliansi Masyarakat Gayo (AMG) menanggapi serius pemberitaan terkait anggaran sebesar Rp500 juta yang digunakan untuk kebutuhan dapur rumah dinas pimpinan DPRK Aceh Tengah. Anggaran yang mencakup pembelian kecap, telur, dan cabai itu dinilai sangat tidak etis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk.
Hal ini disampaikan oleh Gilang Ken Tawar, salah satu tokoh pemuda Gayo yang juga mewakili AMG, dalam pernyataan tertulisnya kepada media, Rabu (4/6/2025).
Kami dari AMG sangat menyesalkan alokasi anggaran sebesar itu yang tidak memiliki sensitivitas sosial. Ketika ribuan masyarakat di pedalaman masih berjuang untuk makan sehari-hari, justru uang rakyat digunakan untuk kenyamanan rumah dinas. Ini bukan hanya soal kecap dan telur—ini soal moralitas kebijakan,” tegas Gilang.
Gilang menilai, meskipun anggaran tersebut disebut sah secara regulasi, namun tetap mencederai keadilan publik. AMG menilai, wajar jika publik merasa kecewa dan marah, karena angka Rp500 juta sangat signifikan bila dialokasikan untuk program-program sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Dengan dana sebesar itu, pemerintah daerah bisa menyediakan paket bantuan pangan untuk ribuan kepala keluarga, atau menghidupkan kembali usaha mikro masyarakat Gayo yang kini stagnan. Ini soal prioritas dan empati terhadap rakyat, setiap anggaran harus bersifat membumi,” tambahnya
Sebagai bagian dari solusi, AMG mendesak agar DPRK Aceh Tengah:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran rumah dinas dan fasilitas serupa yang bersifat konsumtif.
2. Mendorong keterbukaan anggaran secara publik agar masyarakat dapat mengawasi belanja negara dengan cermat.
3. Melakukan refokusing anggaran ke sektor prioritas seperti pendidikan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
4. Mendorong regulasi lokal yang membatasi pemborosan dana publik atas nama fasilitas pejabat.
AMG mengajak seluruh pihak, khususnya para wakil rakyat, untuk tidak sekadar mengandalkan pembenaran hukum, tetapi juga menggunakan nurani sosial dalam menyusun dan menyetujui anggaran.
Kami tidak anti pada fasilitas pejabat, tapi harus proporsional dan tetap mengutamakan rakyat. Wakil rakyat bukan hanya dilihat dari gedung megah atau menu rumah dinas, tapi dari sejauh mana ia mau merasakan dan memperjuangkan denyut nadi rakyatnya,” tutup Gilang.
>>>>>>{ RIMUNG }
