BLORA – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH), Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) Blora menerima kunjungan dari Kejaksaan Negeri Blora dalam rangka membahas pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap terpidana yang menjalani pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk membangun kesamaan pemahaman serta memperkuat koordinasi antara Bapas dan Kejaksaan dalam mempersiapkan pelaksanaan pidana alternatif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan meliputi mekanisme koordinasi, pembagian peran dan tanggung jawab, serta teknis pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap terpidana agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Pati, Soleh, menyampaikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bapas, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Menurut Soleh, Bapas memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan agar mereka dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sekaligus memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berperan positif di tengah masyarakat.
“Pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bukan sekadar menjalankan putusan pengadilan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemidanaan yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang berkelanjutan antara Bapas dan Kejaksaan agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal,” ungkap Soleh.
Melalui kunjungan dan koordinasi ini, diharapkan terbangun komunikasi serta kerja sama yang semakin solid antara Pos Bapas Blora dan Kejaksaan Negeri Blora, khususnya dalam mendukung implementasi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Bapas Kelas II Pati berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pembimbingan dan pengawasan serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berkeadilan.
