Geopolitik Hijau dan Arsitektur Kepemimpinan Global

Hasyim Khafani, SH.

Oleh : Hasyim Khafani. Peserta LK-III Badko HMI Jatim.

Detikpost.id – Menavigasi Ketegangan Transisi Industri Transnasional demi Kedaulatan Ekologi Masa Depan. Transisi hijau sedang di-hijack. Geopolitik Hijau hari ini bukan tentang menyelamatkan bumi. Ini tentang perebutan kekuasaan baru dengan bendera iklim. Negara Utara bilang: “ayo cepat transisi”. Tapi mereka tetap impor baja dari smelter batu bara kita, tetap minta nikel murah, tetap pegang paten teknologi panel surya. Ini bukan transisi. Ini “Green Colonialism 2.0” – kolonialisme dengan sertifikat ESG (Environmental, Social, and Governance).

Bacaan Lainnya

Korporasi transnasional jadi aktor utama. Negara berkembang hanya jadi “tambang + TPA” nya industri hijau global. Kedaulatan ekologi hanya jargon kalau aturan main, teknologi, dan pasar masih dipegang segelintir negara.

Seperti yang dijelaskan dalam berbagai teori:
1. Teori Ketergantungan (Dependency Theory) – Andre Gunder Frank
Negara inti mengeksploitasi negara pinggiran. Dulu: minyak dan karet. Sekarang: nikel, kobalt, litium untuk baterai. Polanya sama: bahan mentah murah keluar, produk mahal masuk. “Transisi hijau” memperkuat ketergantungan baru.
2. Teori Ekstraktivisme Hijau (Green Extractivism) – Eduardo Gudynas
Walaupun pakai narasi “berkelanjutan”, praktiknya tetap ekstraksi masif. Hutan ditebang untuk tambang nikel, laut dirusak untuk smelter. Bedanya: sekarang ada laporan keberlanjutan. Inti eksploitasi tidak berubah.
3. Teori Hegemoni – Antonio Gramsci
Negara kuat tidak perlu menjajah dengan tentara. Cukup lewat standar, sertifikasi, dan dana iklim. “Kalau mau investasi, ikut aturan ESG kami”. Ini hegemoni konsensual: kita “setuju” dijajah karena tidak ada pilihan lain.
4. Teori Tata Kelola Global (Global Governance) – Robert Keohane
Arsitektur PBB, COP, WTO saat ini gagal karena tidak punya “gigi”. Tidak bisa menghukum negara atau korporasi yang melakukan greenwashing. Hasilnya: hukum rimba dengan dasi iklim.

Baca Juga:  Peringati Bulan Bung Karno, Bupati Sumenep Ajak ASN dan Karyawan BUMD Memakai Peci

Berbagai paradoks di glorifikasi, Narasi Global & Realita di Lapangan. “Transisi Adil atau Just Transition” Buruh tambang dan masyarakat adat dikorbankan. “Kemitraan Setara” Transfer teknologi tidak pernah terjadi. Yang ada transfer utang. “Net Zero 2050” Emisi pindah: dari negara maju ke negara industri baru. Solusi Jalan Keluar Arsitektur Kepemimpinan Baru Berbasis “Kedaulatan Ekologi” Kita tidak bisa menolak transisi. Tapi kita bisa menolak syaratnya.
1. Dari Price Taker jadi Rule Maker
Gabung dengan negara Global South. Bikin kartel mineral kritis + standar industri hijau sendiri. Jangan jual nikel, jual baterai + SOP lingkungan.
2. Teknokrasi Hijau + Demokrasi Substansial
Kebijakan dibuat oleh ahli yang tunduk pada data dan etika, bukan lobi. Tapi tetap diawasi rakyat. “Melampaui demokrasi prosedural”.
3. Teoekologi sebagai Kompas
Prinsip khalifah, mizan, amanah. Sumber daya bukan milik negara atau korporasi. Ini titipan Tuhan untuk 7 generasi ke depan. Negara yang merusak merupakan pengkhianat amanah.

Baca Juga:  Paradoks Industrialisasi dan Kedaulatan Ekologi

Geopolitik Hijau tanpa Kedaulatan Ekologi merupakan penjajahan baru dengan logo daun. Kalau kita hanya jadi “penambang” di era transisi ini, maka 2050 kita akan merayakan “Net Zero” sambil hidup di tanah gersang dan utang karbon.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *