SUMENEP, Detikpost.id – Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim mengakui masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat paripurna DPRD terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun 2025, Kamis (30/4/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Wabup menyampaikan bahwa secara umum kinerja pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Namun, ia menekankan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam pemerataan pembangunan antarwilayah.
“Secara umum kinerja pemerintah daerah bisa diterima. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan,” kata KH Imam Hasyim.
Ia menjelaskan, ketimpangan pembangunan tersebut masih terlihat di sejumlah sektor, di antaranya infrastruktur, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran.
“Keterbatasan anggaran tentu menjadi tantangan tersendiri. Pemotongan yang cukup besar berdampak pada beberapa program pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sumenep tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan pembangunan agar tidak hanya terfokus pada wilayah daratan, tetapi juga menjangkau daerah kepulauan.
“Kami berkomitmen agar pembangunan bisa dirasakan secara merata. Kepulauan tetap menjadi bagian penting dalam prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah kepulauan, seperti Pulau Raas dan Kangean. Program tersebut direncanakan berjalan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Selain pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pelayanan kesehatan dan pendidikan terus kami optimalkan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Memang belum sepenuhnya maksimal, tetapi sudah menunjukkan perkembangan yang positif,” imbuhnya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan terus memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan antarwilayah.
“Kami berharap tidak ada lagi kesenjangan. Baik wilayah daratan maupun kepulauan, semuanya harus mendapatkan perhatian yang seimbang,” pungkasnya.
