Viral Video Dugaan Pungli SIM C di Satpas Binjai, Transparansi Tarif dan Pengawasan Internal Dipertanyakan

BINJAI – Sebuah video yang beredar melalui akun media sosial @medantalktv memicu perhatian publik terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Binjai.

Munculnya video tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi biaya pelayanan, mekanisme penerbitan SIM, serta efektivitas pengawasan internal terhadap petugas yang menjalankan pelayanan publik.

Bacaan Lainnya

Di tengah ramainya pemberitaan yang berisi bantahan maupun pernyataan positif mengenai pelayanan Satpas Binjai, substansi persoalan justru perlu dijawab melalui pemeriksaan dan keterbukaan informasi, bukan sekadar adu narasi.

 

Satu Video Warga Perlu Dijawab dengan Pemeriksaan Objektif

Video yang menjadi perhatian masyarakat tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi pihak berwenang untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif.

Sejumlah pemberitaan yang memuat bantahan terhadap dugaan tersebut tentu menjadi bagian dari dinamika informasi publik. Namun, banyaknya pemberitaan yang bernada pembelaan tidak serta-merta membuktikan bahwa dugaan yang disampaikan warga benar ataupun salah.

Sebaliknya, satu video juga belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pungutan liar.

Karena itu, publik membutuhkan penjelasan berdasarkan bukti konkret, termasuk pemeriksaan rekaman CCTV, dokumen pembayaran, prosedur pelayanan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.

 

Tarif Resmi SIM C Harus Menjadi Acuan

Mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya penerbitan SIM C baru ditetapkan sebesar Rp100.000.

Ketentuan tersebut merujuk pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga:  Wujudkan Sekolah Bebas Kekerasan dan Narkoba, Kapolres Pamekasan Pimpin Apel Satgas “Polisi Jogo Sekolah”

Adapun pemeriksaan kesehatan dan psikologi memiliki ketentuan tarif tersendiri sesuai penyelenggara dan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai seluruh komponen biaya, dasar hukumnya, serta bukti pembayaran resmi.

Apabila ditemukan permintaan pembayaran di luar ketentuan tanpa dasar hukum yang sah, hal tersebut patut ditelusuri oleh fungsi pengawasan internal maupun aparat penegak hukum yang berwenang.

Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, perantara tidak resmi, ataupun pungutan yang membebani masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.

 

Kapolda Sumut dan Kapolres Binjai Diharapkan Memberikan Penjelasan

Dalam upaya memperoleh konfirmasi, redaksi menyebut telah menghubungi Kapolda Sumatera Utara melalui pesan WhatsApp terkait dugaan tersebut. Namun, hingga naskah ini disusun, redaksi belum menerima tanggapan.

Belum adanya jawaban tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan maupun pembenaran atas dugaan yang beredar.

Meski demikian, keterbukaan informasi dari institusi kepolisian sangat diperlukan untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian.

Kapolda Sumatera Utara diharapkan dapat menginstruksikan Bidang Propam melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin atau kode etik anggota.

Sementara itu, Kapolres Binjai dan jajaran Satlantas diharapkan membuka informasi mengenai standar operasional prosedur, rincian tarif resmi, serta saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

 

Jangan Biarkan Dugaan Pungli Menjadi Beban Masyarakat

Pelayanan penerbitan SIM merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Masyarakat yang datang mengurus SIM berhak memperoleh pelayanan sesuai prosedur tanpa tekanan, intimidasi, maupun permintaan biaya yang tidak memiliki dasar hukum.

Baca Juga:  Pasca-OTT Judi “Samgong” di Bojongsari, Lewat 5 Hari: Publik Tuntut Transparansi Aparat

Penegakan aturan terhadap masyarakat harus berjalan seiring dengan pengawasan terhadap aparatur yang bertugas memberikan pelayanan.

Jangan sampai masyarakat dituntut mematuhi setiap aturan, sementara dugaan penyimpangan dalam pelayanan justru tidak ditangani secara terbuka.

 

Redaksi Mendorong Pemeriksaan dan Transparansi

Atas persoalan tersebut, redaksi mendorong beberapa langkah konkret:

1. Bidang Propam Polda Sumatera Utara melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran apabila terdapat bukti awal yang memadai.

2. Melakukan pemeriksaan rekaman CCTV di area pelayanan Satpas Binjai sesuai prosedur.

3. Memeriksa alur pembayaran dan mencocokkannya dengan ketentuan PNBP serta biaya pemeriksaan pendukung.

4. Menelusuri kemungkinan keterlibatan perantara atau calo dalam proses penerbitan SIM.

5. Membuka informasi tarif resmi dan mekanisme pengaduan kepada masyarakat.

6. Menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan data pribadi.

 

Hak Jawab dan Klarifikasi Tetap Terbuka

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pers, redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Binjai, Kasat Lantas, maupun pihak pengelola Satpas Binjai untuk memberikan penjelasan, klarifikasi, dan hak jawab atas pemberitaan ini.

Setiap informasi tambahan dan bukti yang dapat diverifikasi akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan pemberitaan.

Pers tidak bertugas menghakimi, tetapi memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya pelayanan publik dan menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat.

Publik tidak membutuhkan perang narasi antara video warga dan berita bantahan. Publik membutuhkan jawaban yang dapat dibuktikan, pelayanan yang transparan, serta tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran.

Sebab kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dibangun melalui banyaknya pernyataan pembelaan, melainkan melalui integritas, keterbukaan, dan keberanian menindak setiap pelanggaran berdasarkan hukum.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *