ACEH, ( DETIK POST.ID ) – Ketua DPD Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Aceh Utara, Muhammad yang akrab disapa Rimung Buloh, mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh telah secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, untuk ikut terlibat dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Tanah Rencong. “Dua lembaga itu dipilih karena memiliki pengalaman panjang dalam penanganan pascabencana, termasuk saat tsunami 2004 melanda Aceh,” ujarnya.
Namun, langkah ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana secara mandiri dan menolak bantuan dari luar negeri. Di satu sisi, Presiden menyatakan kapasitas nasional cukup dan situasi terkendali, namun di sisi lain, gubernur daerah yang terdampak justru mengajukan permintaan bantuan internasional.
Perbedaan sikap ini memunculkan kebingungan di tengah publik. Rimung Buloh bahkan langsung bertanya kepada pengungsi mengenai kondisi bantuan yang diterima. “Apa banyak yang dikasih bantuan oleh pemerintah?” tanyanya kepada salah satu pengungsi.
Warga yang ditemui Rimung Buloh menjawab dengan jujur, “Bantuan dari pemerintah tidak seberapa, pak. Yang banyak kasih bantuan untuk kami adalah dari masyarakat dan lembaga lain. Kalau tidak dikasih dari masyarakat atau lembaga lain, kemungkinan kami banyak yang lapar.”
Rimung Buloh turut menyoroti kebingungan masyarakat. “Jika pemerintah pusat menyatakan Indonesia mampu, mengapa pemerintah daerah yang langsung menghadapi dampak bencana merasa perlu meminta bantuan dari luar negeri? Ini menimbulkan pertanyaan besar di benak masyarakat,” ujarnya.
Situasi ini membuat publik bertanya: sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa, dan pernyataan siapa yang mencerminkan realitas sebenarnya? Rimung Buloh menambahkan, “Penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat, serta meninjau kembali bantuan yang diberikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.”
penulis>>{ kaperwil }
