ACEH TIMUR ( DetikPost.id ) – Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Aceh Timur, Hendrika Saputra, menyoroti pemahaman masyarakat mengenai proses perceraian, khususnya terkait penerbitan Akta Cerai dan kewajiban nafkah setelah adanya putusan Mahkamah Syar’iyah.
Menurut Hendrika, masyarakat Aceh, khususnya para pihak yang sedang menghadapi perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah, perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting agar tidak muncul anggapan bahwa setelah perkara diputus, seluruh persoalan otomatis selesai.
Perceraian bukan hanya persoalan putusnya hubungan perkawinan. Ada konsekuensi hukum yang harus diperhatikan, termasuk nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak maupun kewajiban lain apabila memang telah ditetapkan dalam putusan,” ujar Hendrika.
Ia juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai klaim bahwa mantan suami tidak dapat memegang Akta Cerai apabila kewajiban nafkah belum dibayar.
Hendrika menilai persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan jenis perkara, isi amar putusan, serta ketentuan yang diterapkan Mahkamah Syar’iyah, sehingga masyarakat tidak menerima informasi secara mentah dari media sosial.
Dalam perkara cerai talak, kewajiban seperti nafkah iddah dan mut’ah dapat menjadi bagian dari amar putusan. Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa dalam rangka perlindungan hak perempuan, kewajiban akibat perceraian tertentu dapat dicantumkan dalam amar putusan untuk dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
Sementara itu, situs resmi Mahkamah Syar’iyah Aceh menjelaskan bahwa dalam proses perkara, Akta Cerai merupakan surat bukti perceraian. Untuk perkara cerai talak terdapat tahapan penyaksian ikrar talak sebelum proses administrasi perceraian diselesaikan.
Karena itu, masyarakat harus membedakan antara putusan perceraian, ikrar talak, kewajiban akibat perceraian dan penerbitan Akta Cerai. Jangan sampai informasi yang beredar justru membuat masyarakat salah memahami proses hukum,” kata Hendrika.
Minta Pelayanan Hukum Lebih Transparan
Hendrika berharap Mahkamah Syar’iyah, khususnya Mahkamah Syar’iyah Idi, dapat terus meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perkara perceraian.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting karena tidak semua masyarakat memahami istilah hukum seperti cerai gugat, cerai talak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak dan ikrar talak.
Jangan hanya masyarakat yang dituntut memahami prosedur. Lembaga peradilan juga harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami pencari keadilan mengenai tahapan perkara dan akibat hukum dari setiap putusan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para pihak yang sedang berperkara agar membaca secara teliti amar putusan dan menanyakan kepada petugas pengadilan apabila terdapat hal yang belum dipahami.
Hak Istri dan Anak Harus Diperhatikan
Hendrika menegaskan, persoalan nafkah setelah perceraian bukan sekadar persoalan antara mantan suami dan mantan istri. Jika terdapat anak, kepentingan dan kebutuhan anak juga harus menjadi perhatian.
Dalam praktik peradilan agama, kewajiban akibat perceraian dapat mencakup nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak sesuai fakta perkara dan pertimbangan hakim. Mahkamah Syar’iyah di Aceh juga menerapkan mekanisme mediasi untuk mencari kesepakatan para pihak, termasuk mengenai hak-hak pascaperceraian.
Yang kita dorong adalah keadilan bagi semua pihak. Hak perempuan harus dilindungi, kebutuhan anak harus diperhatikan, tetapi hak pihak laki-laki sebagai pencari keadilan juga harus diberikan sesuai hukum dan fakta persidangan,” ujar Hendrika.
Ketua JWI Aceh Timur tersebut berharap persoalan perceraian tidak hanya dilihat dari siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana putusan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik baru setelah perceraian.
Jangan sampai setelah resmi bercerai, persoalan baru justru muncul karena para pihak tidak memahami hak, kewajiban dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Syar’iyah,” pungkasnya..
Dan saat dikompirmasi pak Ilias Humas Mahkamah Syariah idi mengatakan bng itu sudah sangat jelas ujarnya kemedia ini.
