Kebumen – Proyek rehabilitasi jalan rabat beton bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Pekuwon, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, diduga tidak memenuhi standar mutu pekerjaan.
Berdasarkan pantauan visual tim media, rehabilitasi jalan dengan nilai pagu Rp36.204.500 tersebut menunjukkan tanda-tanda keretakan dan pecah di beberapa titik, padahal usianya belum genap tiga bulan sejak pengerjaan pada Agustus 2026.
Proyek dengan spesifikasi panjang 70 meter, lebar 2,5 meter, dan tebal 0,15 meter ini menjadi sorotan karena kondisinya yang dinilai tidak wajar untuk sebuah infrastruktur baru.
Berdasarkan observasi langsung di lokasi, ditemukan sejumlah anomali fisik, antara lain:
1. Retak Memanjang: Terdapat retakan di badan jalan yang membentang dari tengah ke arah pinggir.
2. Kerusakan Tepi: Sisi pinggir jalan mengalami pecah, yang secara teknis dapat mengindikasikan kurangnya pemadatan tanah dasar.
3. Permukaan Mengelupas: Lapisan atas beton mulai mengelupas di beberapa titik, yang dapat merujuk pada campuran material yang tidak homogen atau minimnya proses perawatan beton (curing).
Tim media menegaskan bahwa temuan ini murni berdasarkan pantauan visual kasat mata, bukan merupakan hasil uji laboratorium teknis (seperti uji kuat tekan atau core drill) untuk mengukur kualitas beton.
Perihal tersebut diatas warga sekitar lokasi, PO membenarkan pengerjaan fisik dimulai pada Agustus 2026. Menurutnya, proses pengecoran dilakukan secara manual di lokasi, bukan menggunakan beton siap pakai (ready mix).
“Memang benar dikerjakan Agustus lalu dengan cara manual, bukan dari mobil molen pabrik. Baru seumur jagung, tapi sudah mulai retak dan pecah,” ungkap PO, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga menyebutkan proyek ini tidak menggunakan sistem swakelola, melainkan diserahkan kepada pihak ketiga (kontraktor/pemborong).
Senada dengan hal tersebut, UI yang juga warga Pekuwon, mengonfirmasi adanya keretakan setelah meninjau lokasi bersama tim media.
“Saya baru memperhatikan setelah diajak melihat langsung. Memang ada retak memanjang dan yang mulai mengelupas di pinggir. Saya kaget, kok bisa secepat ini rusaknya,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Desa (Kades) Pekuwon, Sigit Suherman, membenarkan proyek tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga.
Ia menyatakan bahwa setelah proses serah terima pekerjaan, Pemerintah Desa (Pemdes) tidak lagi terlibat dalam aspek teknis harian, kecuali melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas mengawasi.
“Proyek pembangunan rehabilitasi jalan rabat beton tersebut telah di pihak ketiga kan. Setelah dikerjakan pemdes sudah tidak dilibatkan kecuali hanya dari TPK Desa Pekuwon dan intinya kami percayakan kepada pihak ketiga dan TPK,” tandasnya.
Meskipun pelaksanaan teknis diserahkan kepada pihak ketiga, regulasi yang berlaku menegaskan bahwa tanggung jawab akhir tetap melekat pada penyelenggara desa.
Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
Pernyataan “tidak terlibat teknis” tidak menghapus tanggung jawab hukum Kades untuk memastikan TPK bekerja sesuai prosedur dan pihak ketiga memenuhi spesifikasi kontrak.
Selain itu, UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan adanya masa pemeliharaan minimal 6 bulan sejak Serah Terima Pertama (PHO). Jika kerusakan terjadi dalam periode ini akibat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, penyedia jasa wajib memperbaiki atas biaya sendiri tanpa membebani anggaran desa tambahan.
Hingga berita ini diturunkan, beberapa dokumen kunci belum dipublikasikan secara terbuka. Demi akuntabilitas dan hak publik untuk tahu, redaksi mengajukan permohonan klarifikasi resmi kepada Pemdes Pekuwon, TPK, dan pihak ketiga terkait:
1. Identitas lengkap pihak ketiga pelaksana dan nilai kontrak final.
2. Spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB): apakah memperbolehkan pengecoran manual, dan berapa mutu beton yang disyaratkan.
3. Langkah konkret yang akan diambil TPK dan Pemdes untuk menagih kewajiban perbaikan kepada pihak ketiga dalam masa pemeliharaan.
4. Ketersediaan jaminan pemeliharaan yang dipegang oleh Pemdes.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi Kepala Desa Pekuwon, TPK, Pihak Ketiga Pelaksana, BPD, Pendamping Desa, DPMD Kabupaten Kebumen, maupun Inspektorat Kabupaten Kebumen. Apabila ada pihak yang merasa perlu meluruskan atau menambahkan data resmi (seperti dokumen RAB, kontrak, atau berita acara perbaikan), redaksi berkomitmen memuatnya secara utuh, proporsional, dan berimbang dalam pemberitaan selanjutnya.
Silakan mengirimkan tanggapan atau rilis resmi melalui kontak redaksi yang tersedia. Kami akan terus memantau perkembangan tindak lanjut perbaikan jalan ini demi kepentingan masyarakat Desa Pekuwon.
