Ngawi – Program Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Ngawi dengan nilai total anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp 43 miliar, kini menjadi sorotan publik. Muncul dugaan adanya kebocoran anggaran yang nilainya ditaksir mencapai Rp 8,7 miliar dalam pelaksanaan program tersebut.
Dugaan itu mencuat dari sejumlah informasi yang beredar di masyarakat dan dari hasil penelusuran awal di lapangan, terkait pola pelaksanaan pengerjaan yang dinilai tidak transparan.
*Dugaan Keterlibatan Pihak Kampus dan Pejabat*
Dalam proses pengerjaan, beredar informasi yang menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang oknum Dekan dan seorang oknum Dosen dari sebuah universitas swasta di Kabupaten Ngawi, yang diduga berperan sebagai koordinator yang mengoordinir para kontraktor pelaksana proyek.
Selain itu, muncul pula informasi yang menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dengan inisial Z yang menjabat sebagai Kabid Dikdasmen, yang disebut-sebut menjadi salah satu supplier material keramik lantai dalam proyek tersebut.
*Dugaan Sebaran Pemborong*
Adapun dugaan nama-nama pemborong / kontraktor yang disebut mengerjakan proyek di sejumlah wilayah, antara lain:
– *AZ*, disebut mengerjakan wilayah Karangasri.
– *RD*, disebut mengerjakan wilayah Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo.
– *ND*, disebut mengerjakan wilayah Kecamatan Geneng.
– *AG*, disebut mengerjakan SDN Karangsono dan SDN Cempoko, wilayah Kecamatan Paron.
– *YT*, disebut mengerjakan wilayah Kecamatan Bringin.
– *AMR*, disebut mengerjakan wilayah Kecamatan Pitu.
Nama-nama tersebut masih sebatas dugaan berdasarkan informasi yang diterima. Kebenaran dan peran masing-masing pihak masih perlu dibuktikan melalui penelusuran lebih lanjut dan klarifikasi resmi.
*ASN Dilarang Terlibat Proyek, Baik Sebagai Maincon Maupun Subcon*
Dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengerjaan proyek, baik sebagai kontraktor utama (maincon), sub-kontraktor (subcon), maupun sebagai supplier material, secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
*1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN*
ASN wajib menjunjung tinggi integritas, netralitas, dan bebas dari konflik kepentingan. ASN dilarang menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
*2. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS*
Pasal 5 melarang PNS untuk menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, serta melakukan kegiatan yang merugikan negara, termasuk terlibat langsung dalam proyek yang berkaitan dengan jabatannya. Pelanggaran ini masuk kategori pelanggaran disiplin berat.
*3. PP No. 11 Tahun 2017 jo PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS*
ASN dilarang rangkap jabatan dan rangkap profesi yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugasnya sebagai pelayan publik.
*4. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
Penyedia barang/jasa dilarang memiliki konflik kepentingan dengan pejabat pengadaan, PPK, maupun pengguna anggaran. Jika ASN menjadi supplier / kontraktor di instansinya sendiri, jelas terjadi konflik kepentingan dan pengadaan bisa dinyatakan cacat hukum.
*5. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor*
Jika keterlibatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dapat dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda ratusan juta hingga miliaran rupiah.
*Sanksi Bagi ASN yang Melanggar:*
Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021:
– *Hukuman Disiplin Ringan:* Teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas.
– *Hukuman Disiplin Sedang:* Penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat selama 1 tahun.
– *Hukuman Disiplin Berat:* Penurunan pangkat 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga *Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDH) alias Dipecat.*
Jika terbukti ada unsur korupsi, sanksinya dobel: *Sanksi Administrasi + Sanksi Pidana.*
*Desakan kepada APH*
Publik kini mempertanyakan sikap Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Ngawi. Jika dugaan kebocoran anggaran sebesar itu benar terjadi, masyarakat mendesak agar dilakukan audit menyeluruh, pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat, serta penegakan hukum secara transparan tanpa pandang bulu.
Revitalisasi sekolah seharusnya menjadi program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menjadi ladang untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
*Redaksi tetap membuka hak jawab dari instansi ataupun pihak-pihak yang telah disebutkan dalam pemberitaan ini, untuk memberikan klarifikasi secara berimbang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.*
Redaksi akan terus melakukan penelusuran dan menunggu klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, Pihak Kampus Dimana Oknum Bernaung, serta APH terkait.
*[Red.Jateng Anti Korupsi.com ]*
