Lhokseumawe, Detikpost.id – Pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe disebut telah mengambil langkah terkait dugaan perkara hukum yang melibatkan seorang dosen berinisial S.A.S. Informasi tersebut diperoleh awak media melalui konfirmasi kepada pihak kampus melalui sambungan telepon WhatsApp.
Dalam konfirmasi tersebut, pihak kampus menyatakan telah menerima surat dari Polres Lhokseumawe pada Jumat, 4 September 2026, yang berkaitan dengan status hukum S.A.S. Pihak kampus juga menyampaikan bahwa sanksi telah diberikan kepada yang bersangkutan.
Meski demikian, jenis sanksi, dasar keputusan, serta waktu pemberlakuannya perlu dikonfirmasi lebih lanjut agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan utuh.
Sengketa Keluarga Berlanjut ke Proses Hukum
Perkara ini disebut bermula dari perselisihan terkait harta bersama (gono-gini) antara A.B.M. dengan mantan istrinya, N.A., serta dua anak mereka yang berinisial S.A.S. dan S.Y.R.
Perselisihan tersebut dilaporkan berkaitan dengan peristiwa di Dusun Simpang Empat, Desa Uteuen Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, A.B.M. melaporkan pihak-pihak tersebut kepada kepolisian atas dugaan perbuatan yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik.
Namun, uraian mengenai peristiwa yang dilaporkan, unsur dugaan tindak pidana, serta peran masing-masing pihak masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi kepolisian dan keterangan para pihak terkait.
Perkembangan Penanganan Perkara
Dalam informasi yang disampaikan kepada redaksi, S.A.S. bersama ibu dan saudaranya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Juli 2026.
Selain itu, terdapat informasi bahwa permohonan praperadilan yang diajukan terkait perkara tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon pada 31 Agustus 2026. Putusan tersebut perlu diperiksa melalui salinan resmi pengadilan untuk memastikan ruang lingkup dan pertimbangan hukumnya.
Penolakan praperadilan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang bersalah atas tindak pidana yang disangkakan. Penentuan kesalahan seseorang tetap harus melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Informasi mengenai sengketa harta bersama dan putusan pengadilan lain yang berkaitan dengan perkara ini juga perlu ditelusuri berdasarkan dokumen resmi agar tidak mencampuradukkan persoalan perdata dengan proses pidana.
Kampus Diminta Menjelaskan Dasar Pemberian Sanksi
Langkah yang disebut diambil pihak kampus menjadi bagian penting dalam perkembangan perkara tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, redaksi perlu memastikan jenis sanksi yang dijatuhkan, dasar peraturan yang digunakan, serta apakah keputusan itu bersifat sementara atau telah ditetapkan secara final.
Keterangan mengenai hubungan antara perkara hukum yang sedang berjalan dan keputusan administratif kampus juga perlu diperjelas. Hal ini penting agar masyarakat dapat membedakan proses penegakan hukum dengan mekanisme penjatuhan sanksi di lingkungan perguruan tinggi.
Redaksi juga perlu memberikan kesempatan kepada S.A.S. atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan maupun klarifikasi mengenai perkara dan sanksi yang diberitakan.
Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut proses hukum dan lingkungan pendidikan tinggi. Namun, pemberitaan harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, verifikasi informasi, serta penghormatan terhadap hak jawab setiap pihak.
Status tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. Oleh karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan tindak pidana dan keputusan kampus perlu disampaikan berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi, tanpa memberikan penilaian yang mendahului proses hukum.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang diberikan kepada redaksi. Konfirmasi lebih lanjut terhadap pihak kepolisian, pihak kampus, pihak yang dilaporkan, dan dokumen resmi pengadilan diperlukan sebelum seluruh keterangan dipublikasikan sebagai fakta yang telah terverifikasi.
Sumber awal: Keterangan pihak kampus melalui sambungan telepon WhatsApp dan informasi mengenai surat Polres Lhokseumawe yang disebut diterima pada 4 September 2026.
