Aceh ( DetikPost.id ) – Polemik penetapan kelompok desil dalam program Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA semakin menjadi perbincangan hangat. Banyak warga menyampaikan keluhan, sebab hasil pendataan yang dilakukan dinilai tidak tepat sasaran.
Masyarakat yang sesungguhnya berpenghasilan rendah dan kurang mampu, justru dimasukkan ke dalam kelompok desil tinggi, yaitu nomor 8 sampai 10. Sebaliknya, warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, malah tercatat masuk ke dalam kelompok desil rendah, yaitu nomor 1 sampai 5.
Kondisi ini menimbulkan rasa kecewa dan keresahan yang besar. Pasalnya, penentuan kelompok desil ini sangat menentukan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Akibat kesalahan ini, banyak warga merasa dirugikan dan khawatir kehilangan haknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
Menanggapi masalah ini, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPD APPI) Aceh Utara, Muhammad yang akrab disapa Rimung Buloh, menyampaikan pendapatnya dengan tegas.
“Apakah sebenarnya tujuan Pemerintah Aceh ini ingin membiarkan rakyatnya menderita dan terabaikan hak kesehatannya melalui program JKA ini? Kami sangat heran sekali melihat kejadian seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan hal yang menjadi pertanyaan banyak pihak. “Kita tahu bersama, hampir seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh saat ini adalah mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Dulu mereka berjuang, berkorban jiwa dan raga demi keadilan serta kesejahteraan rakyat Aceh. Tapi kenapa sekarang bisa terjadi hal seperti ini?”
“Jangan sampai karena kekeliruan dalam pengaturan program JKA ini, maka rakyatlah yang menjadi korban. Ingat, dampak musibah banjir yang melanda daerah kita saja sampai sekarang belum selesai dan masih dirasakan. Kok malah ditambah lagi dengan masalah baru ini lewat kebijakan JKA. Memang apa sebenarnya tujuan Pemerintah Aceh kepada rakyatnya ini?” tanyanya lagi dengan nada kecewa.
Rimung Buloh berharap, pemerintah segera menyadari kesalahan yang terjadi. “Kami meminta agar segera dilakukan perbaikan, pendataan ulang secara langsung ke lapangan, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran, adil, dan benar-benar membantu masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkasnya.
