Kebumen, Jateng – Fenomena kenakalan remaja di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mencapai titik kritis dan memicu sorotan tajam publik.
Aktivitas sekelompok remaja pada malam hari yang melibatkan kendaraan bermotor berknalpot tidak standar (brong), tidak menggunakan helm, hingga dugaan membawa senjata tajam (sajam), dinilai telah mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat.
Publik menilai penindakan selama ini belum memberikan efek jera. Desakan konstruktif pun mengemuka agar penegakan hukum dilakukan lebih tegas, presisi, dan preventif, dengan melibatkan orang tua, Pemerintah Desa (Pemdes), serta aparat penegak hukum dalam kerangka keadilan restoratif yang dilindungi undang-undang.
Sebagai fungsi kontrol sosial, redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan vonis terhadap seluruh remaja Kebumen, bukan tuduhan terhadap individu tertentu, dan bukan pernyataan bahwa aparat kepolisian tidak bekerja.
Seluruh informasi mengenai knalpot brong dan dugaan sajam bersumber dari pengamatan narasumber di lapangan, bukan fakta hukum yang telah dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
WR, warga Kebumen melaporkan bahwa gangguan ketertiban hampir terjadi setiap malam, khususnya pukul 22.00 hingga 02.00 dini hari.
Aktivitas balapan liar, kebut-kebutan, boncengan tiga, hingga melawan arus oleh remaja tanpa helm menjadi pemandangan rutin yang meresahkan.
Kekhawatiran warga meningkat seiring beredarnya informasi mengenai dugaan keterlibatan senjata tajam dalam aktivitas kelompok tersebut. WR menilai penindakan insidental atau sekadar penilangan tanpa konsekuensi lanjutan tidak efektif.
Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan hukuman berat bagi anak, melainkan penindakan tegas yang turut melibatkan tanggung jawab orang tua.
“Jika hanya ditilang lalu dilepas tanpa pembinaan serius, mereka pasti mengulangi perbuatan yang sama. Tetapi kami meminta penindakan tegas yang membuat orang tua ikut bertanggung jawab,” tegas WR, Senin (16/11/2026).
Senada dengan itu, HE, tokoh masyarakat Kebumen, menilai pola penegakan hukum saat ini kurang presisi dan minim preventif. Razia cenderung bersifat sesaat di titik tertentu, sehingga pelaku kembali beraktivitas setelah operasi berakhir.
Pembinaan di tingkat sekolah, desa, masjid, maupun karang taruna juga belum berjalan rutin dan terstruktur, sehingga anak lebih banyak menerima penindakan daripada pembinaan.
Ia menekankan bahwa ketegasan yang dimaksud adalah konsistensi tanpa pandang bulu, bukan kekerasan. HE mengusulkan agar orang tua dan Pemdes wajib hadir dalam setiap proses penyelesaian kasus di kantor penegak hukum.
Menurutnya, surat pernyataan yang hanya ditandatangani anak tanpa pengetahuan orang tua maupun kepala desa tidak akan menyelesaikan akar masalah, karena pelaku dapat dengan mudah mengulangi perbuatannya dengan berdalih tidak ada yang tahu.
Seorang pengamat hukum memberikan penjelasan yuridis yang proporsional. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anak di bawah umur tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, karena dilindungi oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengutamakan keadilan restoratif.
Pengamat hukum tersebut merinci tiga kategori pelanggaran yang disoroti masyarakat:
1. Knalpot Brong dan Tanpa Helm – Merupakan pelanggaran administrasi lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Karena pelaku di bawah umur dan belum memiliki SIM, pertanggungjawaban hukum harus jatuh kepada orang tua yang membiarkan anak mengendarai kendaraan bermotor.
2. Dugaan Membawa Senjata Tajam – Masuk ranah potensi tindak pidana berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Prosesnya wajib melalui mekanisme diversi dengan pendampingan Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan penasihat hukum. Polisi wajib menyita barang bukti, memeriksa motif, serta melibatkan orang tua dan Pemdes.
3. Mekanisme Diversi – Pelibatan orang tua dan Pemdes dalam diversi merupakan mandat undang-undang, bukan sekadar usulan masyarakat.
“Pelibatan orang tua dan Pemdes dalam diversi bukan hanya usulan masyarakat, melainkan mandat undang-undang. Pasal 8 dan 9 UU SPPA mewajibkan diversi melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat agar memiliki kekuatan pembinaan yang memadai secara hukum,” tegas pengamat tersebut.
Sebagai solusi, ia mengusulkan lima langkah penanganan terukur: penahanan motor hingga knalpot diganti standar dan orang tua hadir; pencatatan identitas dan pelaporan ke Bapas serta Pemdes; pelaksanaan diversi dengan kesepakatan pembinaan yang jelas; pelibatan Pemdes dalam program pencegahan seperti patroli malam; serta pemberian sanksi sosial dan pengawasan orang tua selama 3–6 bulan, dengan ancaman proses hukum lanjutan ke pengadilan anak jika mengulangi perbuatan.
Sebagai wujud prinsip keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya bagi: Polres Kebumen (Kapolres, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Samapta, dan Kanit PPA), maupun pihak-pihak terkait.
Redaksi akan terus memantau perkembangan penanganan kenakalan remaja di Kebumen, serta mendorong sinergi antara aparat kepolisian, orang tua, pemerintah desa, dan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan mendidik bagi generasi muda.
(SND)



