SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA – Dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh PT Pabrik Karet Nusantara (PKN) yang disebut-sebut milik pengusaha berinisial HS, di Jalan Lintas Tebing Tinggi–Kisaran, Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, menjadi sorotan.
Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan karet tersebut diduga belum mengantongi Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk fasilitas pengelolaan lingkungan yang diwajibkan. Selain itu, muncul pula dugaan bahwa perusahaan tidak secara rutin menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap enam bulan.
Atas dugaan tersebut, Kapolda Sumatera Utara, Ditreskrimsus Polda Sumut, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serdang Bedagai didesak segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas dan kelengkapan dokumen lingkungan perusahaan.
Informasi yang dihimpun dari sumber masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa aktivitas pengolahan karet di lokasi tersebut telah berlangsung cukup lama. Namun, sejumlah aspek terkait kepatuhan perizinan dan pengelolaan lingkungan masih membutuhkan penelusuran serta klarifikasi dari instansi berwenang.
Kondisi fisik perusahaan yang dikelilingi tembok tinggi, gerbang tertutup, serta tidak terlihatnya papan nama perusahaan di bagian pintu masuk turut menjadi perhatian awak media saat melakukan penelusuran.
AWAK MEDIA TIDAK DIPERBOLEHKAN MASUK
Untuk memperoleh informasi dan memastikan kondisi di lapangan, sejumlah awak media mendatangi lokasi perusahaan pada Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 10.45 WIB.
Namun, kedatangan awak media hanya diterima di pos penjagaan. Petugas keamanan tidak memberikan izin untuk memasuki area perusahaan.
Ketika ditanya mengenai aktivitas yang berlangsung di dalam lokasi, seorang petugas keamanan memberikan jawaban singkat.
“Pengolahan noten, Pak,” ujarnya.
Saat awak media meminta kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan berinisial HS guna memperoleh penjelasan terkait legalitas operasional dan dokumen lingkungan, petugas keamanan menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Awak media juga tetap tidak diperbolehkan memasuki area perusahaan.
Hingga penelusuran tersebut dilakukan, awak media belum memperoleh keterangan resmi dari pihak manajemen PT PKN mengenai dugaan belum dimilikinya SLO maupun kewajiban pelaporan lingkungan secara berkala.
KAPOLDASU DAN DLH DIMINTA JANGAN TUTUP MATA
Menyikapi persoalan tersebut, Kapolda Sumatera Utara didesak memerintahkan Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Polres Serdang Bedagai untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya sebatas mengecek dokumen perizinan berusaha, tetapi juga mencakup persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, pemenuhan baku mutu lingkungan, serta SLO terhadap fasilitas pengendalian pencemaran yang memang diwajibkan sesuai ketentuan.
DLH Kabupaten Serdang Bedagai juga diminta segera melakukan inspeksi lapangan dan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status kepatuhan lingkungan PT PKN.
Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah harus mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPMPTSP Kabupaten Serdang Bedagai juga perlu melakukan verifikasi terhadap kesesuaian perizinan berusaha perusahaan tersebut.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 5 Tahun 2021, penerbitan persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional merupakan bagian dari instrumen pengendalian pencemaran lingkungan.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran kewajiban lingkungan, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif maupun penegakan hukum sesuai jenis dan tingkat pelanggaran yang ditemukan.
TRANSPARANSI PERUSAHAAN DAN PENGAWASAN HARUS DIUTAMAKAN
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kelengkapan administrasi sebuah perusahaan.
Kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap pelaku usaha demi melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan terkait SLO dan pelaporan lingkungan PT PKN masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang.
Pihak manajemen PT PKN, termasuk pengusaha berinisial HS yang disebut sebagai pemilik perusahaan, perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret Kapolda Sumut dan DLH Serdang Bedagai.
Jangan sampai pengawasan terhadap aktivitas industri hanya sebatas formalitas. Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas sesuai hukum.
Namun, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, sampaikan kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.
Hukum lingkungan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Besar atau kecilnya perusahaan, setiap pelaku usaha wajib tunduk pada aturan yang berlaku.
