SUMENEP, Detikpost.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berencana mengkaji pemberian subsidi transportasi bagi wilayah kepulauan sebagai upaya menekan tingginya harga kebutuhan pokok yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan dasar di pulau-pulau yang tersebar di Kabupaten Sumenep.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan bahwa kajian tersebut dilakukan karena biaya distribusi menjadi faktor utama yang menyebabkan harga berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan.
Menurut Fauzi, Pemkab telah meminta Bagian Perekonomian untuk melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha yang beroperasi di kepulauan hingga kalangan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Sumenep.
“Kami akan melakukan diskusi terfokus dengan mengundang para pelaku usaha dari kepulauan dan akademisi untuk mengkaji secara mendalam rencana subsidi transportasi ini,” ujar Fauzi, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), dan gas elpiji di wilayah kepulauan jauh lebih mahal dibandingkan di daratan. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya biaya pengangkutan barang menuju pulau-pulau yang harus ditempuh melalui jalur laut.
Fauzi mencontohkan, harga BBM di wilayah daratan masih mengikuti ketentuan yang berlaku, sedangkan di sejumlah pulau harga jualnya bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sementara itu, harga elpiji berada pada kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung.
“Harga kebutuhan masyarakat di kepulauan lebih mahal karena faktor transportasi. Oleh sebab itu, kami berupaya mencari solusi melalui subsidi transportasi agar harga-harga bisa lebih terjangkau,” tegasnya.
Selain skema subsidi, Pemkab Sumenep juga membuka peluang menghadirkan sistem transportasi khusus yang difokuskan untuk distribusi bahan pokok ke wilayah kepulauan. Langkah ini dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasokan barang.
“Yang kami inginkan bukan sekadar subsidi, tetapi juga kemungkinan menghadirkan transportasi khusus untuk distribusi kebutuhan pokok masyarakat kepulauan,” tambah Fauzi.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, membenarkan adanya arahan bupati untuk mengkaji kebijakan tersebut. Menurutnya, tujuan utama program ini bukan hanya menurunkan harga kebutuhan pokok, tetapi juga memastikan ketersediaan barang bagi masyarakat kepulauan sepanjang waktu.
Dalam kajian yang akan dilakukan, Pemkab Sumenep berharap dapat menemukan formulasi kebijakan yang tepat sehingga mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan warga kepulauan, baik dari sisi keterjangkauan harga maupun kepastian pasokan kebutuhan sehari-hari.
