Aceh Timur ( DETIK POST.ID )– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia kembali menjadi sorotan tajam publik menyusul bencana banjir yang terus berulang di Aceh. Lembaga negara yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan bencana itu justru dinilai hanya muncul saat bencana sudah terjadi, tanpa langkah nyata mencegah kerusakan sejak dini.
Padahal, secara fungsi dan kewenangan, BNPB bertugas menangani bencana sebelum, saat, dan setelah bencana. Namun fakta di lapangan menunjukkan, banjir Sumbar dan Sumut, Aceh dan khususnya di Aceh Timur dari tahun ke tahun, sementara kerusakan hutan, pembukaan lahan, dan pengabaian tata ruang dibiarkan tanpa rekomendasi tegas.
Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Aceh Timur, Hendrika Saputra, melontarkan kritik keras terhadap kinerja BNPB muali dari pusat sampai daerah yang dinilai tidak maksimal dan jauh dari harapan masyarakat.
BNPB ini diduga hanya tahu bekerja saat bencana sudah terjadi. Sebelum bencana, ke mana? Sosialisasi minim, pencegahan nyaris tak terasa. Jangan-jangan hanya menghabiskan uang negara tanpa manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Hendrika, Jumat /26/12/2025).
Menurutnya, jika BNPB benar-benar menjalankan fungsi pencegahan dan mitigasi, maka banjir yang menenggelamkan permukiman warga dari tahun ke tahun tahun seharusnya bisa ditekan sejak awal.
Kalau hutan dibabat, daerah resapan rusak, dan sawit merajalela, BNPB seharusnya sudah bersuara keras, memberi rekomendasi, bahkan menekan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Tapi yang terlihat, BNPB justru seperti menunggu bencana dulu baru turun,” ujarnya.
Secara aturan, BNPB memiliki tugas penting dalam pemetaan wilayah rawan bencana, peringatan dini, edukasi masyarakat, serta rekomendasi tata ruang. Namun, realitas di Aceh Timur menunjukkan fungsi tersebut dinilai tidak berjalan maksimal.
Bahkan, Hendrika menilai pola kerja BNPB terkesan seremonial dan reaktif.
“Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa BNPB hanya lembaga bagi-bagi logistik, foto-foto saat bencana, lalu hilang setelah itu. Kalau seperti ini, publik wajar menduga BNPB hanya makan gaji buta dan menghabiskan anggaran negara,” katanya dengan nada keras.
Ia menegaskan, BNPB bukan sekadar pemadam kebakaran yang datang setelah api membesar, melainkan lembaga negara yang bertanggung jawab mencegah api itu muncul sejak awal.
Kalau banjir terus berulang, berarti ada kegagalan sistemik. Dan BNPB tidak bisa cuci tangan. Ini soal nyawa rakyat, bukan sekadar laporan kertas dan serapan anggaran,” pungkas Hendrika.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BNPB pusat , provinsi, daerah belum memberikan tanggapan resmi atas kritik dan sorotan tajam tersebut. Publik Aceh dan Aceh Timur kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar kehadiran simbolik saat bencana sudah menghancurkan kehidupan masyarakat.;
penulis>>{ rimung }
