BANDA ACEH ( DETIK POST.ID ) – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Razali alias Nyakli Maop, mendesak Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani dampak banjir di Aceh dan Sumatera. Ia meminta pemerintah pusat membangun sedikitnya 200 ribu unit rumah layak huni bagi para korban.
Pemenuhan Hak Konstitusional
Nyakli Maop menegaskan bahwa penyediaan hunian layak adalah amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, masyarakat Aceh yang tertimpa musibah berhak mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak dari negara.
Inilah saatnya Pemerintah Indonesia memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat Aceh. Kami meminta Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pembangunan rumah bagi warga terdampak,” ujar Nyakli dalam keterangannya.
Pembagian Peran Pemerintah Pusat dan Daerah
Terkait kebutuhan logistik lainnya, Nyakli menyebutkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Aceh siap berkolaborasi. Fokus utama yang diharapkan dari pemerintah pusat hanyalah pada sektor infrastruktur hunian.
Dalam musibah ini, kami meminta Presiden cukup membangun rumah saja. Sementara untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya, insyaallah Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh akan saling bahu-membahu memenuhinya,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Nyakli Maop memberikan peringatan keras jika pemerintah pusat tidak serius menangani bencana ini.
Jika Pemerintah Indonesia masih memandang ini hanya musibah biasa, maka kami tegaskan, segenap masyarakat Aceh akan menuntut referendum dalam waktu dekat ini,” tegas Nyakli.;
penulis>>{ RIMUNG }
